Gugatan atas Pasal 6 dan 8 UU 35 Tahun 2009

 

       Berawal dari Desember 2020 kematian Musa IBN Hassan Pedersen 16 tahun, anak dari Ibu Dwi Pertiwi asal Surabaya yang mengidap penyakit Celebral Palsy. Salah satu penyakit yang menyerang otak dengan mengganggu sistem saraf dan kontrol tubuh. Gejala ini meliputi kejang kejang  konstan tak tentu waktu.Pengobatan konvensional telah dilakukan namun tidak berhasil. Dengan mencari literasi yang luas akhirnya Ibu Dwi menemukan metode pengobatan ganja sebagai referensi atas penyakit anaknya. Namun Ibu dwi mengetahui bahwa ganja masuk dalam golongan I sebagai rate paling berbahaya di Indonesia.

        Ibu Dwi seorang single parent dengan perjuangan penuh membawa anaknya ke Kota Daylford, bagian kota Victoria, Australia pada November 2016. Demi mendapatkan akses pengobatan yang sama dengan rekannya yang juga menjalani pengobatan tersebut. Metode pengobatan tersbut dilakukan dengn cara pengasapan. Selepas menjalani pengobatan tersebut, Ibu Dwi dan Musa pulang 1 bulan penuh hingga akhir Desember 2016 Musa tidak mengalami kejang, otot yang kaku terlihat melentur dan selama itu juga Musa tidak minum obat dokter. Ternyata takdir berkata lain, Musa meninggal 26 Desember 2020 karena keterbatasan biaya dan pengobatan yang seharusnya continue, di Indonesia terhalang oleh undang undang 35 tahun 2009 .

 

Pasal 6 ayat 1 huruf a : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I”
adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan.

Pasal 8 ayat 1 :  Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan.

 

      Dalam perjalanan gugatan ini ada juga Ibu Santi Warastuti adalah ibu kandung dari anak perempuan berusia 12 tahun, bernama Pika Sasikirana alias Pika dan seorang Ibubernama Nafiah Muharyanti, A.Md., adalah ibu dari seorang anak perempuan berusia 10 tahun, bernama Masayu Keynan Almeera P. alias Keynan.. Setali 3 uang dengan Ibu dwi ternyata anaknya mengalami penyakit yang berbeda jenis, namun sama sama  mengganggu sistem kinerja otak dan fungsi tubuh. Dan sama sama mengetahui informasi bahwa pengobatan dengan ganja dapat mengobati pnyakit anak mereka. Hanya saja Ibu santi dan dan Ibu Nafiah tidak seberuntung Ibu dwi yang membawa anaknya melakukan pengobatan diluar negeri karena keterbatasan biaya.

      Atas dasar itu para ibu ibu hebat itu beserta Perkumpulan Rumah Cemara yang concern dengan isu napsa, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), akhirnya mengajukan permohonan konstitusional ke MK pada tanggal 28 Desember 2020 karena aturan tersebut dinilai bertentangan dengan

 

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

 

Bagaimana kelanjutan Ibu ibu hebat ini ? ikuti terus perkembangannya disini.